Isma Yatun Kembali Terpilih Jadi Ketua BPK 2026–2031

Isma Yatun Kembali Terpilih Jadi Ketua BPK 2026–2031

Isma Yatun Kembali Terpilih di tetapkan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut menjadi kelanjutan kepemimpinannya dalam lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Keputusan ini di tetapkan melalui Sidang BPK pada 3 November 2026 di Jakarta.

Seluruh anggota BPK mengikuti sidang tersebut untuk menentukan susunan pimpinan dan pembagian tanggung jawab kelembagaan. Selain itu, pengambilan keputusan di lakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasilnya, Budi Prijono di tetapkan sebagai Wakil Ketua BPK untuk periode yang sama.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 7/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026. Dengan demikian, susunan kepemimpinan baru mulai berlaku sejak 3 November 2026.

Isma Yatun sebelumnya telah menjabat sebagai Ketua BPK periode 2022–2027. Oleh karena itu, penetapan terbaru memberikan kesempatan untuk melanjutkan agenda pengawasan keuangan negara. Pengalaman kepemimpinannya menjadi salah satu bekal menghadapi berbagai tantangan pemeriksaan mendatang.

Isma Yatun Kembali Terpilih selain menetapkan ketua dan wakil ketua, sidang juga menentukan pembagian posisi anggota. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan tugas pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan kelembagaan. Sementara itu, masyarakat menaruh perhatian terhadap konsistensi BPK dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Isma Yatun Kembali Terpilih, Susunan Pimpinan BPK 2026–2031 Dan Pembagian Tanggung Jawab Anggota

Isma Yatun Kembali Terpilih, Susunan Pimpinan BPK 2026–2031 Dan Pembagian Tanggung Jawab Anggota bersamaan dengan penetapan Isma Yatun, BPK juga menetapkan susunan pimpinan dan anggota untuk lima tahun mendatang. Komposisi tersebut terdiri atas ketua, wakil ketua, serta anggota yang menangani bidang pemeriksaan masing-masing.

Budi Prijono di percaya mengemban jabatan Wakil Ketua BPK. Selanjutnya, Nyoman Adhi Suryadnyana di tetapkan sebagai Anggota I. Daniel Lumban Tobing mengisi posisi Anggota II, sedangkan Slamet Edy Purnomo menjadi Anggota III.

Sementara itu, Khaidir Abdurrahman di tetapkan sebagai Anggota IV. Bobby Adhityo Rizaldi mendapatkan tanggung jawab sebagai Anggota V. Adapun Akhsanul Khaq mengisi posisi Anggota VII dalam susunan kelembagaan terbaru.

Namun, terdapat perubahan khusus pada posisi Anggota VI. Hal tersebut terjadi setelah Fathan Subchi meninggal dunia pada 25 Oktober 2026. Oleh sebab itu, sidang menyepakati Isma Yatun merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota VI.

Penunjukan tersebut di tuangkan melalui Keputusan BPK Nomor 8/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026. Dengan demikian, Isma Yatun sementara menjalankan tanggung jawab sebagai ketua sekaligus pelaksana tugas anggota.

Pembagian tugas tersebut mengacu pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2025. Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Kerja BPK.

Melalui susunan baru tersebut, setiap anggota di harapkan menjalankan fungsi pemeriksaan secara terkoordinasi. Selain itu, pembagian tanggung jawab menjadi dasar pelaksanaan pengawasan keuangan negara.

Agenda Pengawasan Berikutnya Berfokus Pada Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Negara

Agenda Pengawasan Berikutnya Berfokus Pada Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Negara setelah kepemimpinan baru di tetapkan, perhatian berikutnya tertuju pada agenda pemeriksaan BPK selama periode 2026–2031. Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pemeriksaan di perlukan untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran publik.

BPK memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkupnya mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga dan badan lainnya. Dengan demikian, pemeriksaan dapat menjangkau berbagai sektor yang menggunakan anggaran negara.

Salah satu perhatian penting ialah efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Pemeriksaan tidak hanya menilai kesesuaian administrasi dan laporan keuangan. Sebaliknya, BPK juga perlu memperhatikan manfaat program terhadap masyarakat.

Selain itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi pekerjaan penting. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu menyelesaikan temuan sesuai ketentuan. Dengan begitu, hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai laporan administratif semata.

Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa juga menjadi bagian penting pemeriksaan keuangan negara. Sebab, sektor tersebut membutuhkan transparansi dan pengendalian untuk mencegah penyimpangan anggaran. Sementara itu, pengelolaan aset negara perlu mendapatkan perhatian melalui pemeriksaan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut penguatan sistem pemeriksaan berbasis data. Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan ketepatan analisis dan efektivitas pengawasan.

Meski demikian, BPK belum mengumumkan daftar prioritas pemeriksaan khusus untuk seluruh periode kepemimpinan terbaru. Agenda pemeriksaan tetap perlu mengacu pada kewenangan, perencanaan pemeriksaan, serta kebutuhan pengawasan negara.

Melalui kepemimpinan Isma Yatun, masyarakat di harapkan memperoleh pengawasan keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik Isma Yatun Kembali Terpilih.